Para Koruptor Bersatulah!!

Korupsi disini bukan sebuah cela. Kita jadi ‘kebal’ atas semua berita yang menyangkut korupsi. Ada saja dalih yang keluar dari para tersangka jika menyangkut soal korupsi. Dari mulai ‘tidak ada yang dirugikan’ hingga ‘tak ada bukti’. Sejumlah lembaga dibentuk untuk memusatkan perhatian pada tindak kejahatan ini. Dan kita kemudian menyaksikan bagaimana korupsi menjelma jadi sebuah pola kejahatan yang terstuktur dan terlembaga. Ibarat bisnis korupsi merupakan jasa yang disediakan oleh sejumlah orang yang punya ketrampilan dan jaringan luas. Itu sebabnya ada yang kemudian berpendapat, kalau korupsi sebenarnya motor bagi pertumbuhan ekonomi. Korupsi ternyata bermanfaat, khususnya dalam menggerakkan sistem ekonomi dan lambanya kerja birokrasi.

Kita kemudian jadi sebal dan capek karena menumpas korupsi lebih mirip dengan memerangi diri-sendiri. Deretan tersangka terdiri dari himpunan orang-orang yang memiliki titel, jabatan dan status sosial yang terhormat. Mantan pejabat Menteri Agama, yang pasti sudah hapal serta tahu beda perbuatan terpuji sekaligus terkutuk bisa terjerembab dalam kegiatan korupsi. Kita kemudian tidak lagi terkejut dengan informasi atau berita yang bersangkut-paut dengan tersangka korupsi. Hukum yang kita jalankan seperti memutar rantai sepeda karena tak mampu mengejar kecepatan dan kejelian para koruptor. Komplotan koruptor ini seperti barisan iblis, yang mampu menyelinap dan menjelma dalam semua putusan politik. Ada saja dalih yang muncul jika korupsi kemudian diseret ke meja pengadilan.

Disana timbul debat ‘benar-tidak’ mereka melakukan korupsi. Di Pengadilan korupsi tidak menjadi prilaku menyimpang tetapi jadi kegiatan yang populer. Media massa hanya membuat para pelaku seperti seorang aktor yang mengisi berita kriminal. Asaz praduga tak bersalah melatih para pelaku untuk ‘menyembunyikan dan melarikan’ barang bukti. Di semua kasus korupsi dugaan, tuduhan maupun tuntutan seperti sebuah pentas pertunjukan: menarik di awal kisah tapi buruk di akhir. Di bui para tersangka korupsi seperti seorang normal yang rehat sejenak. Tomy Soeharto yang hampir tiap tahun mendapat remisi atau ampunan menjalani kehidupan penjara tanpa melepas semua bisnisnya. Komplotan penjahat dalam kasus korupsi tak pernah sanggup ditaklukkan, sebagaimana Ducard musuh Batman. Para sindikat ini mirip katak yang hidup dalam dua alam.

Mereka ini tak bisa ditumpas karena memiliki ‘ummat’ yang ada di semua sel kekuasaan. Miniatur kekuasaan disini memang lebih mirip dengan jaringan-yang sebagaimana disebut oleh Migdal[1]-menempatkan diri atau menaruh anggota keluarga pada sejumlah jabatan penting yang digunakan untuk menjamin alokasi sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang mengikuti aturan-aturan yang ada dalam saluran resmi. Keluarga Cendana adalah contoh bagaimana sebuah negara dikelola mengikuti kemauan bisnis keluarga. Soeharto mirip dengan seorang bapak dalam keluarga Jawa yang mengelola negeri mirip dengan mengasuh keluarga. Jalinan jaringan ini kian diperluas dengan pemberian berbagai kontrak-kontrak ekonomi pada kumpulan orang yang loyal dan taat pada Orde Baru[2]. Para usahawan ini memang sangat terlatih dan cekatan dalam menimbun loyalitas dan menegakkan ketaatan pada Orde Baru. Ibarat kasir mereka kemudian meng-ongkosi semua perhelatan negara dengan imbalan proteksi yang seimbang dalam menjalankan bisnis.

Sungguh negeri ini dibangun oleh Soeharto dengan mengikat hubungan erat antara penguasa dengan pengusaha. Kapitalisme liberal yang beringas telah mempercepat angka korupsi dan mengorbitkan kembali para ‘preman’ yang menyediakan jasa keamanan. Korupsi jadi tabiat umum karena melaluinya semua layanan birokrasi bisa digerakkan sebagaimana keinginan para penyuap. Serdadu kemudian jadi penjaga ampuh kelangsungan sistem kekuasaan yang busuk ini. Komplotan keluarga itu kini mulai merambah, bukan hanya dalam urusan bisnis tapi juga beradaptasi dengan sistem ekonomi liberal yang dicangkokkan oleh lembaga-lembaga keuangan International. Sejumlah orang kaya yang luput dari jeratan hukum kini mulai jalankan bisnis dengan merampok semua proyek global yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Dalam istilah Tomagola, hampir semua wilayah menjadi kapling bisnis para sindikat yang kini bersekutu dengan komparador International[3].

Negara kemudian dikelola sebagaimana seorang raja yang menguasai istana. Kerabat-kerabat itu menjarah harta publik dengan sewenang-wenang. Pengelolaan ekonomi dikelola-dalam istilah Adrianof Chaniago-hiper pragmatis, dimana pembangunan infrastruktur dipercepat sembari menyingkirkan semua ruang publik yang mustinya ditempati oleh masyarakat bawah. Hasutan untuk menerapkan pembangunan yang liberal ini diperuncing oleh dominanya para pejabat publik hasil didikan kaum saudagar. Jaringan yang dulu saling merajut membela kepentingan keluarga kini bertemu dengan generasi ekonom yang memerlukan status dan posisi sosial. Jika dulu CSIS atau ICMI menjadi himpunan cendekiawan yang bersekutu dengan kekuasaan kini model pengorganisiran tidak hanya melibatkan ilmuwan. Freddom Institute lewat iklan kenaikan BBM atau LSI melalui angket menjadi petunjuk bagaimana pengaruh ditebar melalui berbagai langkah taktis. Tak terkecuali gerakan Islam terjungkal dalam tatanan pembangunan yang kejam ini.

Jaring pertama adalah ‘menghentikan’ perdebatan tentang konsep negara[4]. Sistem Demokrasi kemudian diterima sebagai konsep final yang kemudian didukung oleh klaim-klaim akademis sekaligus teologis. Hubungan negara dan ummat sudah tuntas bahkan partai yang mengatas-namakan Islam sekalipun tak bisa ‘berlagak’ di parlemen[5]. Walau merebut posisi mayoritas di Parlemen, mereka tidak cakap dalam merumuskan kebijakan-kebijakan progresif tentang bagaimana negara ini dikelola. Lolosnya proyek privatisasi hingga kemunculan UU Pertambangan maupun UU Terorime menunjukkan lumpuhnya basis kesadaran struktural. Gerakan politik Islam mungkin berhasil meraup dukungan tapi gagal dalam merumuskan kerangka nilai sekaligus kebijakan yang mampu mengatasi problem-problem mendesak. Politik dalam artian kiat meraih dukungan tak bisa dipisahkan dengan kemampuan untuk mengelola kekuasaan.

Jaring kedua adalah ‘mati dan lumpuhnya’ fungsi kaderisasi. Kader-kader yang diperoleh tidak mengalami perluasan kelas dan hanya berputar pada kelompok kelas menengah atau kalangan terpelajar. Itu karena sel-sel masjid tidak dimanfaatkan secara maksimal dan kurang dioptimalkan untuk menjadi tempat pendidikan kader. Sudah begitu terjadi fragmentasi gerakan yang membuat masing-masing kelompok tidak mampu menjalin jaringan intensif. Debat antara kaum yang meproklamirkan sebagai ‘pembaharu’ dengan kalangan ‘konservatif’ tokh tidak menghasilkan kualitas pemikiran raksasa atau gerakan sosial yang kritis; akan tetapi hanya menguapkan kembali kecaman-kecaman naif. Malahan ada kecenderungan bagaimana mengembangkan kegiatan agama yang memberi ‘suapan’ tekhnis atas beberapa perkara yang sesungguhnya berdasar atas struktur sosial. Di beberapa sekolah Islam, yang sesungguhnya jadi tempat untuk menyuburkan kader, tambah menjadi lingkungan tidak peka pada pertumbuhan dan dinamika gerakan.

Jaring ketiga yang kemudian menyusul adalah sistem pemilihan kepemimpinan yang kini jadi membusuk. Sejak masa Soeharto kita menjadi negara yang langka akan pemimpin berkualitas. Jalur militer, birokrasi, sipil hingga kumpulan para saudagar[6] belum bisa menelurkan pemimpin alternatif. Gerakan Islam mengalami nasib yang mengenaskan; jalur dakwah hanya menghasilkan sejumlah orang yang pandai membujuk bukan sosok yang punya kreativitas dan imaginasi sosial. Kepemimpinan tipe seperti ini hanya bisa muncul di tengah lingkungan gerakan yang mampu dan tahu dimana mereka kini hidup. Kepemimpinan semacam ini bisa lahir jika ada prosedur pemilihan yang ketat dengan dukungan sistem seleksi yang melibatkan semua komponen ummat. Tak berlebihan jika kegagalan gerakan Islam di Indonesia, salah satu diantaranya adalah, kurang mampu menciptakan sistem pemilihan kepemimpinan.

Ujung dari masalah ini kemudian adalah managemen dan pengelolaan isu yang kurang berangkat dari persoalan-persoalan konkrit. Kritik muncul menyangkut bagaimana sistem pertanggung-jawaban gerakan yang masih lemah; korupsi Departemen Agama menyajikan bagaimana buruknya sistem birokrasi yang dikelola oleh orang-orang ‘soleh’ ini. Itu yang membuat sejumlah aliran logistik yang sesungguhnya bisa didulang dari ummat menjadi sangat terbatas. Beruntung sekarang banyak organisasi sosial Islam yang terampil dan mahir mengelola zakat maupun dana ummat. Rumah Zakat, DSUQ maupun Dompet Dhuafa adalah organisasi sosial yang kini berusaha menjawab problem-problem konkret yang melanda ummat. Di tubuh organisasi Islam yang ‘tua dan raksasa’ jiwa-jiwa sosial ini tidak bisa tumbuh dan kalaupun muncul dikelola dengan cara ala kadarnya.

Penyakit-penyakit dalam tubuh gerakan Islam ini yang membuat saya kurang menaruh harapan pada ‘kemampuanya’ untuk memberantas korupsi. Kejahatan ini tidak hanya membutuhkan gerakan yang memiliki kecakapan dalam merumuskan strategi melainkan juga butuh pemimpin-pemimpin yang ber-nyali. Latihan untuk mengembangkan kemampuan ini perlu dirintis dengan melakukan ‘dekonstruksi’ pada gerakan muda Islam. Pada level kaderisasi perlu dikembangkan strategi baru yang lebih berfokus pada ‘orang’ dan ‘persoalan’. Pada orang harus dikembangkan program-program yang sesuai dengan persoalan-persoalan di tingkatan lokal. Pada bidang masalah perlu dikembangkan pendekatan struktural yang lebih terencana dengan melihat kait-mengkait antar sistem yang ada. Kemudian pada bidang managemen penting untuk dikembangkan penyelesaian masalah yang memberikan dampak langsung pada perubahan[7]. Korupsi misalnya, tak bisa hanya melakukan pendekatan hukum yang lazim, tetapi juga memerlukan propaganda yang mampu menghidupkan kembali perlawanan yang lebih radikal dan meluas. Disana gerakan Islam hendaklah belajar dari berbagai negara yang telah berhasil menumpas banyak pelaku korupsi.


Catatan Kaki:

[1] John T Sidel, Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia dalam John Harris, Kristian Stokke, Olle Torrnquist, Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru, Demos, 2005


[2] Ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana korupsi itu muncul. Sach dan Warner (1995) berpendapat bahwa ekonomi yang kaya dengan sumber daya alam lebih cenderung dihinggapi perilaku mencari keuntungan yang berlebihan dibanding dengan ekonomi yang sedikit memilikinya. Kemudian sebab sosiologis yang lain: Tanzi (1994) berpendapat bahwa dalam masyarakat yang hubungan-hubungan di dalamnya lebih dipersonalkan maka para pejabat pemerintah lebih cenderung memberikan bantuan kepada teman dan keluarga. Lih, Kimberly Aan Elliot, Korupsi dan Ekonomi Dunia, YOI, 1999


[3] Ada banyak perusahaan raksasa yang beroperasi dengan melakukan penyuapan pada sejumlah pejabat penting. Suap yang dilakukan ketika pembelian Tank Scorpion maupun yang populer dengan skandal Mosanto jadi bukti bagaimana kapitalis International bersekongkol dengan para pejabat. Lih Eko Prasetyo, Orang Miskin Tanpa Subsidi, Resist Book, 2005


[4] Perdebatan pertama dan terakhir tentang negara mumcul melalui A Hasan dengan Soekarno. Satu mempertahankan negara Islam sedang yang Soekarno tetap bersikukuh tentang negara nasional. Kini debat itu berhenti semenjak Munawir Sjadzali mulai menetapkan penerimaan atas negara Orde Baru. Padahal dalam bentuk negara Orde Baru itu, kekuatan borjuasi saudagar muslim ditumpas dan lebih memberikan peluang bagi aliansi birokrat sipil dan militer yang didukung oleh borjuasi pribumi. Negara Orde Baru. Dari sanalah kemudian kebijakan apapun yang muncul merupakan sintesa dari konflik kelas yang memang tak pernah padam dalam masa-masa pemerintahan selanjutnya. Hanya sedikit ilmuwan yang mencoba untuk menggali kembali konsep dan perumusan negara yang lebih kontekstual.


[5] Sikap ‘pasif’ partai-partai Islam dalam merumuskan berbagai kebijakan publik turut memperburuk sistem pemerintahan yang berjalan, apalagi sedikit sekali partai Islam memiliki kader yang cakap dalam berbicara problem-problem strategis, seperti terorisme, hutang luar negeri, pencemaran lingkungan, perdagangan manusia serta sejumlah isu-isu kontemporer lainnya.


[6] Kini jalur saudagar dijadikan salah satu pipa yang menyalurkan kader-kader pemimpin berkualitas. Anggapan umum para pengusaha pasti cekatan dan mampu menyelesaikan masalah; tapi bukti yang muncul menunjukkan bagaimana CEO perusahaan ternyata juga terserap dalam kegiatan korupsi. Ini misalnya terjadi pada E.C.W Neleo (Bank Mandiri) dan Saiffudin Hassan (BNI) juga Yoke Yola Sigar (Dirut PT Adhitya Putra Pratama Finance/ adik kandung Adrian Waworuntu) Lih SWA 18-30 Agustus 2005


[7] Gerakan Islam perlu memahami tentang adanya perubahan-perubahan besar yang muncul sebagai gejala sosial kontemporer, diantaranya menurut Ronald Inglehart pergeseran menuju nilai-nilai ‘pascamaterialisme’. Menurut Inglehart, penganut materialisme mengejar keamanan ekonomi dan fisik, sedangkan penganut pascamaterialisme menghargai kebebasan, ekspresi diri dan peningkatan kualitas kehidupan mereka. Disanalah teologi Islam berhadapan dengan tantangan ideologis yang berat. Lih Francis Fukuyuma, Guncangan Besar, Kodrat Manusia dan Tatanan Sosial Baru, Gramedia, 1999

Comments