POLITIK HUKUM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Politik Hukum dalam Delegasi Kewenangan

Terlepas dari pro-kontra esensi Pasal 18 UUD 1945 yang tidak mengisyaratkan adanya daerah administrasi, tetapi tidak memunafikkan munculnya dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penguatan desentralisasi. Dekonsentrasi disamping desentralisasi harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Kehadiran wilayah pemerintahan administrasi jangan sampai mematikan atau memandulkan inisiatif, prakarsa dan kebebasan daerah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga mengakibatkan daerah menjadi bergantung pada pemerintah pusat.

2. Jangan sampai menimbulkan dualisme penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah.

3. Jangan sampai menimbulkan control yang demikian ketat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga daerah tidak dapat mencerminkan dirinya sebagai daerah otonom yang di bentuk berdasarkan asas kedaulatan rakyat.

4. Jangan sampai menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih wewenang, tugas dan tanggung jawab dengan satuan pemerintahan otonom yang akan mempengaruhi fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Politik hukum yang diketengahkan oleh pemerintah dalam UU ini dapat dilihat dari pemisahan lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif yang pengisian pimpinan daerah dilakukan melalui pemilihan langsung. Ini memberikan indikasi adanya penguatan kedaulatan yang berporos pada rakyat, selain dari usaha untuk mendeklarasikan pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Untuk mengkaji politik hukum pemerintah daerah, dapat dilihat dalam beberapa bagian sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih dalam dan sistematik, seperti politik hukum pemerintahan dalam hal penentuan susunan pemerintahan daerah, pembagian daerah, kedudukan dan kekuasaan kepala daerah dan pengisian jabatan kepala daerah.

Comments