Pergeseran Makna dalam Kaidah Konstitusi UUD

Saat NKRI di Proklamasikan, hukum dasar (Konstitusi) yang di pakai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini mengamanatkan sistem pemerintahan “Negara Kesatuan” dengan mengedepankan desentralisasi, dalam pelaksanaannya memberikan justifikasi secara tidak langsung mengenai adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Amanat konstitusi direalisasikan dalam suatu Undang-Undang Organik, supaya implementasi kekuasaan dan kewenangan daerah-daerah otonom mendapat landasan hukum yang kongkrit.

Hasil rumusan dan susunan UUD yang dibuat oleh BPUPKI, kemudian dijadikan pembahasan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Disinilah awal munculnya gagasan dan perdebatan mengenai kekuasaan, kewenangan dan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah. Rapat PPKI yang diselenggarakan menghasilkan rumusan gagasan pelaksanaan pemerintahan didaerah dengan sendi desentralisasi dan dekonsentrasi dengan bentuk otonomi seluas-luasnya diberikan kepada daerah-daerah. Dasar permusyawaratan dalam kaidah Pasal 18 UUD 1945 bersendikan paham demokrasi secara menyeluruh, baik pemerintahan didaerah maupun di tingkat pusat.

Perpaduan konsep Negara hukum dan kedaulatan Rakyat dikaitkan dengan sendi desentralisasi di samping dekonsentrasi, maka akan ditemukan adanya pemencaran kekuasaan. Makna dari kaidah Pasal 18 UUD 1945 yang secara konstitusional pemencaran kekuasaan dilakukan melalui badan-badan public satuan pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi territorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Pemencaran kekuasaan ini merupakan pembagian wewenang pada lapangan administrasi Negara serta pada lapangan perundang-undangan.

Setelah UUD 1945 diberlakukan secara resmi (Periode I), maka makna yang termaktub dalam UUD tersebut secara tekstual dapat dilihat pasal-pasal yang menjiwai pelaksanaan pemerintahan didaerah, yaitu Pasal 1, 4, 5 dan 18. Empat tahun kemudian, setelah UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS 1949, maka terjadi pergeseran makna kaidah konstitusi yang menjiwai pelaksanaan pemerintahan daerah. Konstitusi ini lahir sebagai dasar hukum perubahan bentuk Negara menjadi Negara Federasi. Konstitusi RIS ini dengan tegas menghendaki suatu Negara yang senantiasa berpegang pada hukum dan demokrasi, dalam bingkai Negara federal yang berbentuk Republik.

Setahun kemudian, Konstitusi RIS diganti dengan memberlakukan UUDS 1950, yang merupakan salah satu usaha untuk menstabilkan kembali penyelenggaraan Negara setelah mengalami gejolak politik. UUDS 1950 mengubah Negara federal menjadi Negara kesatuan yang berbentuk republic. Perubahan ini membawa konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanaan pemerintahan didaerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam makna tekstual yang ditegaskan dalam Pasal 131-133 UUDS 1950, yang mengatur dan menjiwai pelaksanaan pemerintahan didaerah.

Setelah pemberlakuan UUDS sekitar 9 tahun, maka pada tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD 1945 yang dulunya berfungsi sebagai hukum dasar Negara saat NKRI diproklamasikan. Pada tahun 1999 perjalanan NKRI kembali mengalami perubahan dalam hal ketatanegaraan dengan dilakukannya amandemen (perubahan dalam empat tahap) mengenai UUD 1945

Pokok-pokok pikiran yang berkaitan dan menjiwai penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda maknanya dengan pemberlakuan UUD 1945 periode sebelumnya (saat proklamasi dan saat keluarnya Dekrit Presiden), yaitu :

1. Pada UUD 1945 hasil proklamasi dan dekrit menegaskan mengenai representasi kedaulatan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan tidak menegaskan secara tersurat dalam pasalnya mengenai Negara hokum, sementara UUD 1945 hasil amandemen bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, serta menambah 1 pasal yang secara tekstual menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

2. Kekuasaan pemerintahan Negara khususnya yang diatur dalam pasal 4tidak mengalami perubahan mendasar dari UUD 1945 kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Hak dan kekuasaan Presiden dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dari makna seperti dalam kata “memegang kekuasaan” dengan kata “persetujuan DPR” yang berubah menjadi katab “berhak mengajukan” dan kata “kepada DPR”, dan lain-lain.

Comments

Popular posts from this blog

صِفَة-مَوْصُوْف SIFAT – MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati)

HUBUNGAN KRISTEN DAN ISLAM (Periode Pertengahan dan Modern)

PENDIDIKAN ISLAM MASA KERAJAAN GOWA