Pergeseran Makna Jenis dan Besaran Kewenangan Daerah

Kekuasaan (kewenangan) Negara diberikan secara atributif oleh konstitusi yang dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan organik dalam kerangka pendelegasian. Pendelegasian kewenangan dalam perjalanan republik ini mengalami pasang surut implementasinya yang disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Penyerahan kewenangan secara formal tidak diikuti dengan penyerahan secara nyata.

2. Suatu kewenangan yang telah diserahkan secara formal namun tidak ditangani sepenuhnya oleh daerah karena berbagai hal.

3. Suatu kewenangan sudah diserahkan, baik secara formal maupun material, daerah telah melaksanakan sebagaimana mestinya (sepenuhnya), tetapi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat mengakibatkan urusan tersebut ditarik secara tersirat.

4. Suatu kewenangan belum diserahkan kepada daerah sebagai wewenangnya namun kenyataannya sudah lama diselenggarakan oleh daerah secara nyata, seolah-olah urusan itu sudah menjadi wewenang daerah.

5. Suatu kewenangan sejak sudah lama diserahkan secara formal kepada daerah, tetapi dengan adanya perubahan dengan perkembangan zaman urusan tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan atau urusan tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan atau urusan tersebut tidak factual lagi ditangani daerah.

6. Suatu kewenangan sesuai dengan perkembangan daerah sudah selayaknya menjadi urusan rumah tangga daerah, tetapi kenyataannya masih menjadi urusan pemerintah pusat.



Saat pemberlakuan UU No. 22/1948 menegaskan secara tersurat dan tersirat bahwa pembagian kewenangan antara pusat dan daerah serta antara daerah dibawahnya akan diatur dalam peraturan pelaksanaan dan uu pembentukkan daerah nanti. Pemberlakuan UU NIT No. 44/1950 maka daerah yang dibentuk semuanya merupakan daerah administrasi. UU No. 1/1957 Pasal 33 ditegaskan bahwa dengan peraturan daerah, dapat ditugaskan kepada pemerintah daerah dari daerah tingkat bawahan untuk memberi pembantuan dalam hal menjalankan peraturan daerah.

Untuk di zaman reformasi sekarang ini, UU No. 22/1999 mengacu pada konsep penyerahan kewenangan dengan penekanan pada daerah kabupaten dan daerah kota, kecuali kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemberlakuan UU No. 32/2004 menegaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kewenangan yangdikecualikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Comments