Pergeseran Makna Kaidah Landasan Asas UU Pemerintahan Daerah

Kaidah pasal 18 UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI memberi kemungkinan penafsiran sekitar :

@. Pemerintah daerah disusun dalam kerangka negara Kesatuan, yang tersusun dalam daerah besar dan daerah kecil. Daerah kecil, menurut Soepomo adalah desa (sama pengertian Yamin) dan susunan pemerintahan aslinya lainnya yang semacam atau setingkat desa.

@. Kontradiktifnya penjelasan Pasal 18 ini yang menyebut willayah yang hanya bersifat administratif belaka.

Di tengah-tengah pemberlakuan UU No.22/1999 sebagai payung hukum pelaksanaan pemerintahan daerah, pemerintah dan parlemen melakukan amandemen terhadap UUD 1945, termasuk di dalamnya amandemen terhadap kaidah Pasal 18 yang menjiwai (penjabaran) UU No. 22 Tahun 1999. Jadi UU ini dalam pemberlakuannya dijiwai oleh UUD 1945 (hasil dekrit Presiden) dan UUD NRI 1945 (hasil amandemen). Kedua UUD tersebut memberikan interpretasi yang jauh berbeda dalam kaidah yang mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pergeseran Makna Kaidah Pembagian, Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah

UU No. 22/1948 menegaskan bahwa daerah tersusun dalam tiga tingkatan yaitu provensi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil) negeri, marga serta daerah yang bersifat istimewa (setingkat dengan provensi, kabupaten atau desa). Pergeseran kaidah pembagian daerah di Indonesia sesuai dengan kaidah UU yang mengatur secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah, yaitu mulai dari UU No. 1/1945 s/d UU No. 32/2004.

UU No. 32/2004 menegaskan pemerintahan daerah adalah pemerintahan provensi yang terdiri atas pemerintah daerah provensi dan DPRD serta pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Pergeseran Makna Penguatan Kedaulatan Rakyat dan Demokratisasi Pemerintahan.

Penegasan Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) ada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implementasi dari kedaulatan rakyat ini adalah dilaksanakannya pemilihan anggota DPR sekaligus merangkap anggota MPR. Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam implementasinya menyentuh masalah masalah proses pengambilan keputusan. Konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah kedaulatan yang senantiasa berada di tangan rakyat.

NKRI diproklamirkan dengan hukum dasar UUD 1945 yang menjadi suatu Negara yang mengacu pada aspek supremasi hukum dan mengedepankan demokratisasi pemerintahan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. NKRI dalam format Negara kesatuan serta diharapkan pelaksanaan pemerintahan mengacu pada hukum, demokrasi dan penguatan kedaulatan rakyat.

Pendemokratisasi pemerintahan dan penguatan kedaulatan rakyat kembali terbuka setelah dimatikan oleh UU No. 5/1974. UU No. 22/1999 menjembatani proses demokratisasi pelaksanaan pemerintahan di daerah dan penguatan kedaulatan rakyat yang berporos pada rakyat secara individual mendapatkan tempat untuk bersemai.

Comments