EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN PERMASALAHAN HUKUM KONTEMPORER

Pembahasan tentang eksistensi hukum Islam dan permasalahan hukum kontemporer di Indonesia, hal itu merupakan telaah kritis terhadap perkembagan hukum positif[1] di Indonesia. Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia sepanjang sejarah telah memberikan kontribusi yang positif terhadap permasalahan hukum kontemporer di Indonesia. Dalam berbagai term hukum oleh para pakar, maka dapat dipahami bahwa hukum itu merupakan aspek budaya.[2] Atas dasar itu maka karakteristik[3] Hukum itu sendiri selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat, bahwa sumber utama hukum nasional adalah hukum Islam, dimana hukum Islam dapat menjadi baku, penyaring, filter dan rujukan terhadap hukum-hukum lainnya. Dalam kaitan itu, Ahmad Rafiq menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum positif[4] umat Islam dan bersifat fleksibel. Karenanya dengan sifat fleksibelitas hukum Islam, secara empiris hukum Islam telah dapat merespon berbagai permasalahan hukum kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini peranan hukum Islam sangat jelas, dan dibuktikan dengan berlakunya hukum fiqih, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan.

Masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama Islam, mereka didominasi oleh hukum adat dan paham animis. Namun pada masa pra Islam hukum-hukum dan nilai-nilai Islam yang didakwakan oleh para saudagar Makkah dan Madinah serta para Wali Sanga (di Jawa), maka secara berangsur hukum Islam telah dapat memberi pengaruh positif terhadap hukum-hukum yang sudah hidup di masyarakat, dan dengan masuknya Islam, maka hukum Islam dapat diterima sebagai sumber hukum disamping sumber-sumber hukum lainnya. Dalam perjalanan panjang eksistensi hukum Islam sebagai hukum positif, tentu banyak mengalami hambatan, disamping rendahnya tingakat pemahaman hukum masyarakat, juga karena akibat politik hukum pemerintah kolonial yang ingin menghapuskan Islam dari bumi Indonesia. Sehingga sampai pada permulaan abad ke-19 masyarakat muslim Indonesia secara umum masih berada pada tingkatan pemahaman Islam tradisional. Ciri khas masyarakat muslim saat itu masih bersifat tekstual, eksklusif, dan kurang memberikan ruang kebebasan terhadap kemampuan akal manusia untuk berpikir lebih rasional.[5]

Setelah beberapa dasawarsa kemudian perubahan paradigama pemikiran hukum Islam di Indonesia mulai tampak dan berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun. Perubahan pola pikir seperti itu dapat disaksikan pada pentas sejarah perkembangan paradigma pemikiran hukum Islam di Indonesia. Perubahan pola pikir juga dapat mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum Islam. Di Indonesia terdapat beberapa pakar hukum Islam yang merespon berbagai permasalahan hukum kontemporer.

Hukum Islam harus bisa merespon masalah-masalah hukum kontemporer yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu memahami nas-nas secara kontekstual adalah sebuah paradigma untuk dapat mengistinbathkan hukum terhadap permasalahan kontemporer. Ayat-ayat al-Qur'an bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia akan melihat lebih banyak dari apa yang anda lihat. Sehubungan dengan uraian di atas, maka eksistensi hukum Islam di Indonesia sering berhadapan dengan permasalahan hukum kontemporer, sejak awal masuknya Islam di Indonesia sampai sekarang.




[1]Hukum Positif, adalah hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum adat, hukum Islam, hukum peninggalan ek-kolonial dan (hukum) perundang-undangan.

[2]E. Utrechs, Pengantar dalam Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Penerbit Universitas, 1966), h. 9. Lihat Hj. Andi Rasdiyanah Amir, Hukum Islam dan Hukum Adat (Makalah), h. 1.

[3] Ibid.

[4]Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 6.

[5]Nihaya M, "Modernisasi Pemikiran Islam" (Telaah Kritik terhadap Pemikiran Nurcholis Madjid), Disertasi Program Pascasarjana UIN Alauddin 2007), h. 1.

2 comments: