Urgensi Pengembangan Kajian Politik di Lingkungan PTAI (Alasan Mempelajari DDPI)

Paradigma pemikiran pentingnya pengembangan kajian politik di lingkungan PTAI dapat dikaitkan dengan berbagai isu dan fakta. Pertama, era globalisasi telah dan sedang berlangsung begitu cepatnya dan memasuki berbagai dimensi dan bidang kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, tidak terkecuali pendidikan tinggi Islam (PTAI) yang di dalamnya sangat kuat warna politiknya; apakah praktek politik itu sendiri atau politik ekonomi dan politik hukum.

Kedua, isu-isu internasional seperti isu human right (hak asasi manusia) democracy (demokrasi), dan terrorism ( terorisme) lokal dan global suka tidak suka menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh kalangan pengelola dan insan perguruan tinggi agama Islam (PTAI) (Jamhari;2002:63-67). Sebagian dari isu itu ada yang secara langsung menjadi prasyarat hubungan internasional antar negara, terutama dalam konteks pembangunan dunia yang terkait dengan program funding, misalnya isu HAM yang menjadi prasyarat bantuan negara donor ke negara-negara yang membutuhkan. Jika persoalan HAM di negara-negara yang membutuhkan dana besar untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara donor masih mengalami kendala, maka akan menghadapi kendala dalam program penerimaan bantuan dari negara donor tersebut. Demikian pula isu demokrasi dan terorisme, menjadi pre-condition yang harus dipenuhi dengan baik oleh negara-negara penerima bantuan, jika tidak, maka akan mengalami kesulitan dalam menerima bantuan tersebut, dan seandainya dibantu juga, akan memenuhi berbagai persyaratan negara donor untuk membenahi beberapa hal yang disyaratkan mereka. Isu-isu HAM, demokrasi dan terorisme hingga dewasa ini tetap menjadi perhatian penting semua negara, bukan saja negara-negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang. (Hatamar;2004: 1-4)Di dalam isu-isu tersebut nuansa politiknya sangat kental, sehingga kita sering dibodohi karena lemah di bidang politik.

Ketiga, disamping berbagai isu dan perkembangan politik internasional di atas, ada beberapa isu lokal yang juga harus menjadi perhatian kalangan PTAI dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan lembaganya, diantaranya: isu negara Islam (khilafah Islamiyah), isu perbankan Syari’ah (perbankan Islam) dan isu lainnya yang terkait dengan Islam, juga fakta menjamurnya partai politik Islam dalam konstelasi parpol di Indonesia. Demikian juga kebijakan plitik pembangunan pemerintah daerah harus dipahami warga civitas akademika PTAI.

Keempat, banyaknya alumni PTAI yang terjun ke dunia politik ( menjadi pengurus partai politik) dan anggota legislatif, dan bahkan menjadi pengamat politik baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Isu dan fakta-fakta di atas ditinjau dari perspektif politik, memiliki makna dan tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi di Indonesia, tentu juga kalangan perguruan tinggi Islam (PTAI) terutama dalam merancang arah programarah pengembangan kajian politik yang dilaksanakan pada berbagai jurusan dan prodi yang terkait dengan politik di UIN-IAIN dan STAIN, sebagai upaya memberikan wawasan keilmuan di bidang politik dan seskaligus pendidikan politik yang terprogram bagi para mahasiswa, sehingga mahasiswa dan alumni PTA I tidak buta politik.

Kelima, Salah satu penyebab di antara banyak penyebab merosotnya animo masyarakat di berbagai daerah dimana disana ada PTAI, baik negeri dan swasta, adalah eksistensi jurusan dan prodi yang diselenggarakan masih terlalu konvensional dan lebih banyak mengekor kepada nama-nama prodi berdasarkan tradisi perguruan tinggi Timur Tengah tahun 1940-an hingga 1970-an. Artinya, prodi-prodi yang ada di kalangan PTAI, diselenggarakan bukan berdasarkan analisa kebutuhan masyarakat, tetapi lebih kepada pemenuhan aturan/regulasi birokrasi departemen agama. Dalam hal ini direktorat pendidikan Islam (Pendis, dulu Bagais). Baru akhir-akhir ini, setelah perkembangan kurikulum dan kebutuhan dunia pendidikan semakin beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat “pasar/market, kalangan PTAI dapat menyesuaikan jurusan dan prodinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan ril pasar (masyarakat). Eksistensi PTAI selama ini kurang begitu cepat dalam merespon perkembangan pasar (kebutuhan masyarakat), pada hal perkembangan masyarakat terutama isu-isu yang terkait dengan demokrasi, HAM, terorisme, ekonomi Islam dan sebagainya, merupakan isu yang sangar familiar dengan peran PTAI dan seharusnya secara responsive segera disikapi. Oleh karena itu pengembangan kajian politik di lingkungan PTAI sebagai upaya menjawab hal tersebut.

Keenam, pendidikan politik bagi komunitas terpelajar out put PTAI dan pada gilirannya bagi masyarakat luas berkaitan dengan pemahamannya tentang fungsi lembaga negara dan pemberdayaannya, kekuasaan menyangkut cara mencapainya dan memperetahankannya untuk mencapai tujuan umum (public goal) bukan tujuan pribadi (private goal). Demikian pula proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan umum yang berhubungan dengan pelayanan umum untuk kepentingan umum secara langsung dan keikut sertaan masyarakat di dalamnya, pemerataan pembagian nilai, baik yang abstrak maupun konkrit, hak dan kewajiban warga Negara, hak-hak asasi manusia dalam kegiatan politik, persamaan warga Negara, kebebeasan dan etikanya. Dalam kaitan itu, "pendidikan politik adalah mendidik masyarakat mengenai kewarga negaraannya yang sadar dan ebrtanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bbernegara sehingga menumbuhkan partisipasi politik masysrakat secara pro aktif dalam kegiatan politik" (Pulungan, 2005: 2) Kondisi tersebut dapat tumbuh bila PTAI memberikan kajian politik bagi mahasiswanya, yang dalam kenyataan mahasiswa/alumi PTAI itu banyak berhubungan dengan masyarakat.

Bertitik tolak dari urgensi-urgensi tersebut, maka kajian politik bagi mahasiswa PTAI baik pada jurusan, atau dalam bentuk jurusan/prodi merupakan suatu keniscayaan.

Comments