Konflik dan Dialog dalam Konteks Pluralisme Agama

Pluralisme suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di negeri ini bukanlah hal baru, tetapi sudah ada sejak lama. Dalam hal ini, Sumartana mengatakan:

Perlu kita sadari bahwa SARA merupakan cikal bakal Indonesia, bukan hanya lebih tua dari umur Indonesia akan tetapi bisa dikatakan sebagai nenek moyang yang melahirkan bangsa Indonesia. Sifat-sifat asasi dari kemajemukan SARA diturunkan menjadi sifat-sifat asasi dari bangsa Indonesia. Karakteristik kemajemukan itu merupakan sesuatu yang genetik sifatnya. Kepelbagaian adalah ciri Indonesia yang tidak bisa ditolak dan dipungkiri. Menolak atau memungkiri SARA berarti menolak nenek moyang atau ibu kita sendiri, dan itu berarti pula kita menolak dan membenci diri kita sendiri.[1]

Memasuki era baru, SARA sudah seharusnya dikembalikan kepada maknanya yang sebenarnya, yaitu sebagai kekayaan bersama masyarakat-bangsa. Dengan begitu, diharapkan dinamika antar SARA menjadi sesuatu yang produktif, dan permasalahan yang muncul di sekitarnya menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pluralitas bangsa bukan sekadar kenyataan yang harus dislogankan, tetapi sebagai sebuah realitas dengan interaksi riil dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dihadapi dan dikelola.[2] Keinginan ini bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan pemahaman akan realitas masyarakat-bangsa dengan segala filosofi dasarnya.

Memasuki abad XXI sekarang ini, kepentingan pemupukan, pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan semakin dirasakan perlunya bagi sebuah bangsa atau negara. Nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan diperlukan dalam semua upaya pembangunan. Sebab, tanpa nilai-nilai tersebut mustahil upaya pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Upaya pemupukan, pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan terutama penting dilakukan bagi negara atau bangsa yang majemuk (plural) seperti Indonesia. Kemajemukan (pluralitas) Indonesia dapat dilihat dari segi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Kemajemukan ini tidak saja tampak pada skala nasional, akan tetapi, juga pada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Kemajemukan dapat menjurus ke arah konflik sosial manakala tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, konflik sosial akan menjadi hambatan bagi upaya integrasi bangsa.
 
Salah satu sasaran pembangunan agama yang sangat strategis adalah terciptanya kerukunan antar umat beragama yang merupakan syarat terciptanya stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa guna menjamin kesinambungan pembangunan. Namun demikian, iklim ke arah itu bagi masyarakat plural tidaklah mudah, karena agama dapat bercitra ganda: dapat menjadi faktor perekat (uniting factor), sekaligus sebagai faktor pemisah atau pemecah (deviding factor atau devising factor).

Kesalahan strategi pendekatan pembangunan di era Orde Lama dan Orde Baru yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik, sentralistik, sektoral dan dominasi pemerintah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah dan wilayah serta berkembangnya praktek pemerintah yang korup. Ketika terjadi krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada tahun 1997 sendi-sendi pembangunan runtuh. Gejolak dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah membawa Indonesia ke dalam krisis multi dimensional.

Secara umum, faktor-faktor yang terkait dengan penyebab terjadinya konflik meliputi kemiskinan dan pengangguran, konflik budaya, dan persaingan sumber ekonomi. Faktor-faktor ini dipicu oleh penyimpangan dan gangguan pada proses penghayatan dan pengamalan nilai dan norma yang dianut. Prilaku menyimpang dari anggota kelompok tertentu menyababkan sistem nilai dan ketertiban sosial terganggu.[1]

Rentetan konflik yang terjadi dengan berbagai akibatnya menciptakan situasi dan kondisi yang tidak kondusif bagi upaya pembangunan. Bahkan, seringkali dapat memperburuk suasana kehidupan masyarakat, terutama jika konflik yang terjadi ditunggangi oleh pihak atau golongan tertentu demi kepentingannya dan dikaitkan dengan persoalan yang bernuansa SARA. Pada akhirnya, konflik semacam ini tidak hanya merusak kerukunan hidup di tengah masyarakat, tetapi juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara. Untuk itu, penanganan konflik sosial merupakan suatu keniscayan dan tanggung jawab segenap komponen bangsa dengan melibatkan dan mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya.




[1] Ibid.

[1] Th. Sumartana, "Beberapa Aspek tentang Konflik dan Dialog dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia", Pengantar Diskusi dalam Seminar Pluralisme,Konflik dan Perdamaian di Ende Flores, Mei 2001.

[2] Elga Sarapung dan Zuly Qadir, "Memahami Pluralisme, Konflik dan Perdamaian" dalam Syafa'atun Elmirzanah, Pluralisme, Konflik dan Perdamian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 4.

Comments